Panewu Pleret turut menghadiri kegiatan penyerahan hasil revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dipusatkan di SLB Tunas Bakti Pleret, Kabupaten Bantul, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T., serta sejumlah pejabat terkait.
Revitalisasi SLB merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan revitalisasi terhadap 1.104 SLB di seluruh Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Di Kabupaten Bantul, revitalisasi diberikan kepada tujuh SLB, yaitu SLB 2 Bantul, SLB Islam Qotrunnada, SLB PGRI Trimulyo, SLB Ma’arif Bantul, SLB Bina Anggita, SLB Tunas Bakti, dan SLB Pamardi Putra.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai salah satu program prioritas, termasuk melalui revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Khusus untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, pemerintah juga terus memperkuat layanan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas guru pendamping khusus.
Kehadiran Panewu Pleret dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Kapanewon Pleret terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Pleret.
Penyerahan hasil revitalisasi SLB Tunas Bakti Pleret diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik serta menciptakan lingkungan belajar yang semakin layak, aman, dan nyaman.
Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak.
